Beranda Post Guna Wali Nanggroe Aceh untuk Optimalkan Fungsi dan tugas

Guna Wali Nanggroe Aceh untuk Optimalkan Fungsi dan tugas

22
0
SHARE
 Guna Wali Nanggroe Aceh untuk Optimalkan Fungsi dan tugas

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin

 

BIDIK KASUS.IDd. BANDA ACEH - Wali Nanggroe diharapkan meningkatkan perannya untuk memberikan saran, nasehat, arahan, dan pertimbangan baik kepada Pemerintah Aceh, DPRA, maupun Pemerintah Pusat terkait kebijakan yang akan diberlakukan terhadap masyarakat Aceh.

Dr Taqwaddin, sebagai Kepala Ombudsman RI Aceh menyampaikan bahwa eksistensi Wali Nanggroe harus diterima sebagai hasil kesepakatan perdamaian Aceh, sehingga tak boleh lagi ada yang mempersoalkan keberadaannya.

Apalagi eksistensi Lembaga Wali Nanggroe sudah tegas diatur baik dalam UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, maupun dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ombudsman RI Aceh menggelar workshop untuk  membahas Implementasi Tugas dan Fungsi Wali Nanggroe. Kegiatan workshop itu telah melahirkan banyak harapan dari masyarakat.

Hal itu diungkapkan kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin pada saat berbincang- bincang dengan media ini pagi tadi, Rabu, 02 Oktober 2019.

Dr Taqwaddin juga mengatakan perlunya optimalisasi peran Wali Nanggroe sebagai sebagai figur sentral pemersatu masyarakat Aceh

Oleh karena itu, baru-baru ini pihaknya telah melaksanakan Workshop di Hotel Pade, Aceh Besar lalu, tepatnya, 29 September 2019, guna membahas peran dan fungsi Wali Nanggroe.

Memang keberadaan Wali Nanggroe selama ini belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal memberikan pelayanan jasa berupa nasehat, arahan, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintahan Aceh.

Sehingga dalam beberapa kali kesempatan terjadi perselisihan antara Gubernur Aceh dan DPRA, namun tidak segera diredam oleh Wali Nanggroe.

Selain itu, ada juga permasalahan antara Majelis Adat Aceh (MAA) dan Plt Gubernur juga tidak diselesaikan oleh Wali Nanggroe, sehingga diselesaikan oleh Ombudsman.

"Bahkan yang kita sayangkan terakhir persoalan itu dilanjutkan ke PTUN," ungkap dosen hukum Unsyiah ini.

Taqwaddin menceritakan, Asisten Ombudsman RI Aceh, Ilyas Isti menyampaikan presentasi hasil kajiannya dihadapan peserta workshop yang dihadiri berbagai komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, LSM yang konsern pada Masyarakat Adat, dan aktivis perempuan.

Peserta workshop saat itu mengharapkan adanya optimalisasi peran Wali Nanggroe dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat Aceh.

"Sebaiknya, Wali Nanggroe jangan lagi dari partai politik dan jangan juga seakan-akan hanya untuk Masyarakat Aceh pesisir Timur saja, tetapi Wali Nanggroe harus juga mengayomi kami masyarakat Tengah Tenggara Aceh," ujar Taqwaddin mengutip pernyataan Ketua Majelis Adat Gayo,Tgk M Yusin Saleh.

Sementara Dr Sulaiman Tripa yang ikut hadir sebagai narasumber juga menyarankan agar Wali Nanggroe mengefektifkan pembentukan reusam dan memerankan diri sebagai "Ureung Tuha" Aceh yang memiliki kewenangan menyampaikan pandangan, arahan, nasehat, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA.(aceh image)