Beranda Post Pengadaan Mobil Dinas Eksekutif dan Legislatif Pijay, Masih Dalam Kewajaran

Pengadaan Mobil Dinas Eksekutif dan Legislatif Pijay, Masih Dalam Kewajaran

114
0
SHARE
Pengadaan Mobil Dinas Eksekutif dan Legislatif Pijay, Masih Dalam Kewajaran

P-PKN Pidie Jaya

Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (P-PKN) Pidie Jaya, menanggapi pro-kontra terkait pengadaan mobil dinas bupati, wakil bupati dan pimpinan DPRK Pidie Jaya, yang lagi viral diperbincangkan di media sosial. 

Menurut Ketua P-PKN Pidie Jaya, Ismail MA dalam rilisnya kepada media ini Mengatakan, pengadaan mobil dinas yang dianggarkan dari APBK 2019 dengan total angaran 5,5 milyar kepada pimpinan eksekutif dan legislatif Pidie Jaya, masih dalam kewajaran dan tidaklah berlebihan, mengingat mobil jenis Alphard bukanlah mobil termewah seperti Ferrari. 

"Mobil jenis Alphard bukanlah mobil termewah, dan tidak menyalahi undang-undang. Sebab secara aturan, mobil yang dilarang untuk pejabat kabupaten yaitu kenderaan berkapasitas mesin di atas 2.500 cc. Untuk itu, pengadaan mobil bupati bermerk toyota Alphard dengan harga 1,27 milyar masih dianggap wajar.  Begitu juga dengan mobil dinas wakil bupati dengan merk toyota vellfire seharga 1,2 milyar, tidaklah berlebihan," ucap Ismail. 

Lebih lanjut dikatakan Ismail, terkait pergantian mobil dinas tiga pimpinan legislatif (DPRK Pidie Jaya), dari merk toyota fortuner ke Mitshubishi Pajero sport juga bukan suatu hal yang menyolok, sebab harga fortuner dan pajero tidak begitu jauh, dan mesinnya juga tidak melebihi 2.500 cc. 

"Saya sependapat dengan Kepala Bagian Keuangan Daerah Pidie Jaya, Diwarsyah yang mengatakan bahwa para asisten masih menunggang mobil bekas Dewan 2009-2014. Dan wakil bupati masih memakai mobil bekas semasa Bupati Gadee Salam," ujarnya lagi.  

Jika dikaitkan dengan Pidie Jaya di urutan kelima termiskin di Aceh versi BPS 2019, itu bukan suatu ukuran. Sebab data BPS belum tentu benar 100 persen. Hal itu dibuktikan pendataan BPS untuk kategori miskin di Pidie Jaya masih simpang siur, hal ini terlihat dari masih banyak penerima PKH tidak miskin. 

Terkait banyaknya masyarakat Pidie Jaya yang belum tersentuh bantuan pemerintah, baik itu PKH, BPNT dan rumah bantuan, itu bukan semata-mata salah bupati dan wakil bupati, sebab anngarannya sudah disalur setiap tahunnya, namun perjalanan di lapangan adalah wewenang bidang terkait, karena bupati dan wakil bupat telah melimpahkan tugas kepada dinas yang membidanginya. Jika ada ketidak-adilan dan pemerataan terhadap masyarakat desa, itu diawali dari pendataan yang keliru serta peran utama adalah keuchik setempat. 

Bahkan BPS Pidie Jaya masih memegang pendataan kemiskinan pada tahun 2011, hal ini pernah dikatakan oleh Dinas Sosial melalui bidang kesejahteraaan sosial keluarga tatkala wartawan Advokasi.com menanyakan tentang simpang siurnya data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Pidie Jaya, dikatakan Dinas terkait bahwa penerima PKH 2019 masih berpedoman dari data 2011. 

"Data PKH 2019 masih kita pedoman pada data BPS 2011. Jadi miskin atau kaya itu data dari keuchik setempat, kita tidak bisa merubahnya," kata kabid kesejahteraan sosial keluarga beberapa bulan silam. 

Berpedoman dari data tersebut, jadi sampai kapanpun masyarakat Pidie Jaya masih dibawah kemiskinan. Padahal jika dibanding dengan kabupaten lain di Aceh, Pidie Jaya tidakalah lebih buruk, sekalipun data BPS mengatakan Pijay di urutan ke 5.

Untuk itu, pengadaan mobil dinas bupati, wakil bupati dan tiga pimpinan Dewan tidak melampaui batas. Masih dalam kewajaran. 

Merajuk pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 7 tahun 2016, tentang sarana dan prasarana kerja, maka pengadaan mobil dinas eksekutif dan legislatif bermerk Alphard untuk bupati dan Pajero untuk pimpinan dewan,  masih dalam kewajaran. 

Wassalam penulis

Ismail MA
Ketua PKN Pidie Jaya. 
Email
ismed.alfata@gmail.com