Beranda Post Politik: Dewan Pidie sarankan dibentuk Badan Penyelesaian Persoalan Perdamaian Aceh

Politik: Dewan Pidie sarankan dibentuk Badan Penyelesaian Persoalan Perdamaian Aceh

60
0
SHARE
Politik: Dewan Pidie sarankan dibentuk Badan Penyelesaian Persoalan Perdamaian Aceh

Rakor dengan Komisi I DPRA Komisi A DPRK Pidie Sarankan Dibentuk 'Badan Penyelesaian Persoalan Perdamaian Aceh' BANDA ACEH - Pimpinan Komisi A DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, menyarankan agar Pemerintahan Aceh membentuk suatu 'badan penyelesaian persoalan perdamaian Aceh'. Saran itu dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Komisi I DPRA dengan Pimpinan Komisi A DPR Kabupaten/Kota se-Aceh di Gedung DPR Aceh, Rabu, 19 Juni 2019. Rakor itu membahas politik kekinian Aceh dan evaluasi perdamaian Aceh. "Saya menyarankan dalam forum terhormat ini agar Pemerintahan Aceh, baik Gubernur dan DPR Aceh, untuk membentuk suatu badan penyelesaian persoalan perdamaian Aceh. Yaitu, seperti Badan Percepatan Implementasi MoU Helsinki dan UUPA secara permanen, setara SKPA lah kira-kira. Yang tentu di dalamnya diisi oleh tokoh-tokoh Aceh mulai dari kalangan politisi, akademisi, aktivis, alim ulama, KPA, mahasiswa, santri, LSM dan Ormas. Juga para ahli atau pakar di bidangnya masing-masing," ujar Mahfuddin Ismail yang merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRK Pidie dari Partai Aceh. Mahfuddin melanjutkan, badan ini nantinya akan bertugas mempercepat proses terimplementasikannya semua butir-butir MoU Helsinki dan UUPA. "Teknis kerja badan ini dibuat Pokja-Pokja untuk meng-handle semua butir-butir MoU dan UUPA yang masih belum dijalankan oleh pemerintah pusat. Misalnya, Pokja masalah PP Migas dan SDA Aceh (Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. Aceh berhak menguasai 70 persen hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh), tentu diisi oleh tim ahli bidang tersebut," katanya. "Kemudian Pokja politik seperti masalah bendera, lambang, dan himne (Aceh), dan lain-lain menyangkut politik, diisi oleh pakar politik dan hukum. Pokja masalah perbatasan Aceh merujuk sejarah yaitu perbatasan pada 1 Juli 1956, tentu bidang ini diisi oleh pakar sejarah dan hukum". "Selanjutnya, misalnya masalah Aceh mempunyai hak menentukan tingkat suku bunga bank sendiri (berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia/Bank Indonesia), tentu diisi oleh pakar perbankan dan ahli keuangan. Lalu, misalnya, Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh, tentu diisi oleh pakar di bidang tersebut," ujar Mahfuddin. Menurut Mahfuddin, setelah badan percepatan ini diisi pakar-pakar di bidangnya, mereka kemudian melakukan lobi dan negosiasi dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan semua butir MoU Helsinki dan UUPA. "Badan ini bertanggung jawab penuh kepada Gubernur dan DPR Aceh. Kerja mereka selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan DPRA. Pemerintahan Aceh akan terus memantau kerja mereka sampai tuntasnya semua isi perjanjian damai tersebut," tutur Mahfuddin menjelaskan pandangannya. Mahfuddin menilai penting hal itu mengingat perdamaian Aceh sudah berjalan 14 tahun, tapi masih banyak isi MoU Helsinki dan UUPA belum dijalankan oleh pemerintah pusat. "Dalam hal ini, saya mengajak kita semua (peserta forum Rakor Komisi I DPRA dan DPRK se-Aceh) sebagai wakil rakyat untuk memberi limit waktu kepada pemerintah pusat untuk menjalankan semua isi perjanjian tersebut dalam waktu sesegera mugkin. Kalau tidak kita mengajak rakyat Aceh mengambil langkah-langkah kongkret," ujarnya. Rakor evaluasi perdamaian Aceh itu dipimpin Ketua Komisi I DPRA, Azhari alias Cage didampingi anggota Komisi I, Abdullah Saleh, Bukhari Selian, dan lainnya, dihadiri unsur pimpinan Komisi A DPRK se-Aceh. [](rilis/*)